KUTACANE – informasipublik.co.id Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Mahasingkil, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, mulai menjadi sorotan publik.
Masyarakat setempat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera turun tangan menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Sorotan masyarakat mengarah kepada Kepala Desa Mahasingkil, Yusrizal Selian, yang diduga mengelola anggaran desa secara tertutup dan tidak menjalankan prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan dalam pengelolaan dana desa.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan masyarakat, terdapat sejumlah pos anggaran yang dinilai janggal karena manfaatnya tidak dirasakan secara maksimal oleh warga. Beberapa di antaranya yakni.
Pengadaan Sarana dan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/TK/TPA sebesar Rp78.811.000
Penyertaan Modal BUMK sebesar Rp58.018.800
Program Ketahanan Pangan yang diduga terjadi penyimpangan hingga ratusan juta rupiah.
Ramadan, selaku perwakilan informasi publik bersama Imam Ustami dan sejumlah warga Desa Mahasingkil menyatakan bahwa ketidaktransparanan pengelolaan anggaran desa telah menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
“Kami meminta APH segera mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi. Jangan biarkan uang rakyat dikelola seperti milik pribadi. Kami juga menduga adanya indikasi anggaran ganda (double budget) pada tahun 2025 yang perlu segera diaudit secara menyeluruh,” tegas Imam Ustami dan masyarakat maha Singkil.
Warga juga mengaku resah karena tidak adanya papan informasi publik yang memuat secara jelas penggunaan Dana Desa. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran desa.
“Masyarakat berharap Kejaksaan dan Kepolisian segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa,” ujar salah seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat Desa Mahasingkil mengaku akan terus mengawal kasus tersebut dan berharap aparat penegak hukum segera merespons laporan yang telah disampaikan.
Karena berita ini tidak berimbang BPK dan pihak bandara desa tidak menjawab melalui telepon genggam hingga saat ini belum mendapat hasil jawaban
Penulis: Ramadan
Social Header