KUTACANE – informasipublik.co.id Keresahan warga Desa Pulo Sanggakh, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, kian memuncak.
Masyarakat secara terbuka mendesak Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara untuk segera melakukan audit ulang terhadap sejumlah kegiatan desa yang dinilai tidak transparan.
Desakan tersebut muncul setelah warga mencurigai adanya indikasi penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan beberapa program yang dikelola oleh Kepala Desa Pulo Sanggakh. Sejumlah item anggaran yang menjadi sorotan di antaranya:
Posyandu: Rp50.000.000
Lingkungan Hidup: Rp13.000.000
Bidang Hukum: Rp15.000.000
PKK: Rp54.494.000
BLT: Rp21.000.000
BUMK: Rp109.480.200
Berdasarkan penelusuran tim media Informasi Publik di lapangan, ditemukan sejumlah kejanggalan pada beberapa kegiatan, baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat.
Salah seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara laporan pertanggungjawaban dan realisasi di lapangan.
“Warga hanya ingin keadilan. Siapa pun yang menjabat sebagai Kepala Desa, jangan mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan hak masyarakat,” ujar salah satu tokoh warga dengan nada tegas.
Upaya konfirmasi yang dilakukan tim media belum membuahkan hasil. Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Pulo Sanggakh belum memberikan klarifikasi resmi.
Tim media tercatat telah berupaya melakukan konfirmasi sebanyak tiga kali. Namun, panggilan telepon tidak mendapat respons. Saat didatangi ke kediamannya, pihak keluarga menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Ketika akhirnya berhasil ditemui, Kepala Desa disebut menolak memberikan keterangan dan tidak memberikan tanggapan kepada awak media.
Kasus ini menjadi perhatian publik di Aceh Tenggara dan kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan Dana Desa.
Masyarakat berharap Inspektorat dapat bekerja secara profesional dan transparan, serta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh agar penggunaan anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Penulis: Ramadan
Social Header