KUTACANE – informasipublik.co.id. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) wilayah Aceh Tenggara mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kajati Aceh, untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan Anggaran di RSUD H. Sahudin Kutacane.
Desakan ini muncul menyusul adanya temuan signifikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh.
Ketua LSM Tipikor Aceh Tenggara, Jupri Yadi ,R mengungkapkan kepada media Informasi Publik pada Selasa (3/2/2026), bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan indikasi kerugian Negara yang cukup besar pada tahun anggaran 2024.
Jupri merincikan bahwa temuan BPK Perwakilan Aceh (No. G.5.3.1.1.1.2) mencatat adanya dana sebesar Rp714.983.302 yang terindikasi bermasalah pada tahun 2024.
Ironisnya, hal serupa juga terjadi pada tahun sebelumnya.
"Bukan hanya tahun 2024, pada audit 31 Desember 2023 juga ditemukan permasalahan sebesar Rp395.608.164.
Ini menunjukkan adanya pola penyimpangan yang berulang di manajemen RSUD H. Sahudin," ujar Jupri dengan nada Tegas.
Berdasarkan Data yang dihimpun, permasalahan tersebut mencakup piutang dan klaim yang hingga kini belum diselesaikan oleh pihak-pihak terkait. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan meliputi:
Klaim pasien BPJS.
Biaya operasional Ambulans.
Pengadaan obat-obatan kronis.
Penyediaan kantong darah JKN.
Sewa parkir tahun 2024 yang belum disetorkan.
Melihat besarnya angka temuan tersebut, LSM Tipikor meminta agar pihak Kajati Aceh tidak tinggal diam. Jupri menegaskan bahwa transparansi Anggaran rumah sakit menyangkut hajat hidup orang banyak dan pelayanan publik primer.
"Kami Mendesak Kajati Aceh dan jajaran APH lainnya segera melakukan penyelidikan mendalam,Jangan sampai Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan Masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab," pungkasnya .
Penulis: Ramadan
Social Header