Banda-Aceh. informaspublik.co.id Aktivis muda Aceh, Agung Hidayatullah, melontarkan kritik keras terhadap pengalokasian anggaran rehabilitasi rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang mencapai Rp4,7 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2025.
Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk keserakahan elit politik yang mencerminkan matinya empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang kian terjepit.
Menurut Agung, penganggaran miliaran rupiah hanya untuk merenovasi satu unit rumah dinas pejabat merupakan potret nyata ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi anggaran.
Padahal, Aceh hingga kini masih menyandang predikat sebagai salah satu provinsi termiskin di Sumatera.
“Ini sangat tidak elok dan memalukan.
Ketika ribuan keluarga di pelosok Aceh masih tinggal di rumah tidak layak huni dan angka pengangguran terus meningkat, pimpinan DPRA justru mempertontonkan syahwat kemewahan melalui anggaran rehabilitasi rumah dinas yang fantastis,” ujar Agung dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (1/2/2026).
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar pemborosan anggaran, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Agung juga mempertanyakan urgensi proyek tersebut dan menuntut keterbukaan kepada publik mengenai tingkat kerusakan bangunan yang disebut-sebut membutuhkan dana hampir Rp5 miliar.
“Publik berhak tahu, kerusakan seperti apa yang mengharuskan negara menggelontorkan anggaran sebesar itu. Saya mencium adanya pemaksaan urgensi demi penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agung mengingatkan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh terus mengalami penurunan dan kondisi fiskal daerah sedang tidak sehat. Oleh karena itu, setiap rupiah seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Seharusnya anggaran tersebut dialihkan untuk beasiswa pendidikan atau renovasi rumah kaum dhuafa. Saya menantang Ketua DPRA untuk berjiwa besar membatalkan anggaran ini dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat,” tambahnya.
Agung menutup pernyataannya dengan peringatan bahwa jika pemerintah dan legislatif terus mengabaikan rasa keadilan sosial, maka gelombang mosi tidak percaya dari masyarakat akan semakin meluas.
Ia menyatakan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga terwujud transparansi dan rasionalisasi anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
Penulis: Ramadan
Social Header