Aceh tenggara, informasipublik.co.id Taman Pelajar Aceh Yogyakarta menilai bahwa kondisi demokrasi di Kabupaten Aceh Tenggara saat ini berada dalam fase yang mengkhawatirkan. Penyempitan ruang kritik dan kebebasan berekspresi menjadi sinyal serius kemunduran demokrasi di tingkat lokal.
Wakil Ketua Umum Taman Pelajar Aceh Yogyakarta, Hidayatullah Rama Putra, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang dialami oleh salah satu pemuda/mahasiswa Aceh Tenggara, Hamas Muda, yang mendapat respons intimidatif setelah menyampaikan kritik terhadap aspek moral kepemimpinan Bupati Aceh Tenggara.
“Kritik yang disampaikan secara terbuka dan damai justru direspons dengan cara-cara yang tidak transparan. Kehadiran oknum tidak dikenal yang meminta klarifikasi ini menciptakan ketakutan dan menunjukkan watak anti-kritik,” tegas Hidayatullah.
Menurutnya, peristiwa tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah belum menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. “Dalam negara demokrasi, kritik bukan musuh kekuasaan. Kritik adalah alat kontrol publik yang sah dan dijamin konstitusi. Ketika kritik dibungkam, di situlah demokrasi mulai sekarat,” ujarnya.
Hidayatullah menilai situasi ini semakin ironis karena Aceh Tenggara saat ini sedang menghadapi bencana yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Di tengah penderitaan rakyat akibat bencana, energi pemerintah justru tersita untuk meredam suara kritis. Ini menunjukkan kegagalan dalam membaca prioritas dan minimnya empati terhadap kondisi masyarakat,” kata Hidayatullah.
Ia menegaskan bahwa seharusnya Bupati Aceh Tenggara dan jajaran pemerintah daerah hadir secara maksimal dalam proses pemulihan pascabencana, mulai dari pemenuhan kebutuhan korban hingga pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Taman Pelajar Aceh Yogyakarta juga mengkritik sikap sebagian ruang publik di media sosial yang dinilai terlalu defensif terhadap penguasa.
“Membela kekuasaan tanpa menawarkan solusi konkret bagi rakyat yang sedang terdampak bencana adalah kegagalan moral. Diskursus publik seharusnya berpihak pada penderitaan masyarakat, bukan sekadar melanggengkan kekuasaan,” lanjutnya.
Atas kondisi tersebut, Hidayatullah mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menghentikan segala bentuk sikap anti-kritik dan membuka ruang dialog yang sehat dan demokratis.
“Kritik harus dijadikan bahan evaluasi dan koreksi kebijakan, bukan dianggap sebagai ancaman. Demokrasi tidak akan tumbuh dalam ketakutan,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa ukuran kepemimpinan sejati terletak pada keberanian mendengar dan memperbaiki keadaan.
“Kepemimpinan tidak diukur dari kemampuan membungkam, tetapi dari keberanian mendengar, mengakui kekurangan, dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Jurnalis (RS)
Social Header