Aceh Tenggara, informasipublik.co.id 19 Januari 2026 – Kondisi birokrasi di Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) tengah menjadi sorotan tajam.
Pasalnya, hak "Tulah" atau Tunjangan Lelah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di 385 desa yang tersebar di 16 kecamatan belum juga dicairkan oleh Pemerintah Daerah selama empat bulan terakhir.
Ketua Peduli Generasi Merah Putih Bela Negara 11 Etnis Agara, Ahmad (Mimi Petir Selian), secara tegas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera turun tangan mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), agar segera melunasi tunggakan tersebut.
"Pondasi Birokrasi Sedang Diguncang"
Ahmad mengungkapkan keprihatinannya atas keterlambatan yang sudah memasuki bulan kelima jika dihitung hingga Januari 2026 ini. Menurutnya, perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan publik.
"Perangkat desa adalah pondasi birokrasi paling dasar. Ibarat bangunan, jika pondasinya goyang, maka sekuat apa pun bangunan di atasnya pasti akan ikut goyang. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan di Aceh Tenggara karena semangat kerja perangkat desa menurun akibat hak mereka tertahan," tegas Ahmad.
Ia juga mempertanyakan prioritas anggaran daerah. Muncul kecurigaan di tengah masyarakat bahwa pihak keuangan lebih memprioritaskan pembayaran proyek fisik/infrastruktur dibandingkan hak tunjangan perangkat desa, padahal keduanya sudah disahkan dalam sidang paripurna DPRK Aceh Tenggara.
Desakan Audit dari Tim Satgassus Pusat
Mengingat pola keterlambatan ini terus berulang setiap tahun, Ahmad meminta lembaga tinggi negara seperti BPK RI, KPK RI, Kejagung, Mabes Polri, hingga TNI untuk menurunkan Tim Satgassus Gabungan ke Aceh Tenggara.
"Perlu ada pemeriksaan serius terhadap Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Publik harus tahu penyebab macetnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan ke mana aliran dana tersebut. Harus ada titik temu mengapa kesejahteraan perangkat desa selalu dianaktirikan," tambahnya.
eterlambatan gaji ini membawa dampak domino yang luas bagi perekonomian daerah. Di
perkirakan puluhan ribu jiwa terdampak secara ekonomi. Apalagi, banyak perangkat desa di Aceh Tenggara yang juga merupakan korban bencana banjir bandang yang saat ini sangat membutuhkan biaya untuk pemulihan hidup.
Pencairan Tulah dinilai akan menjadi motor penggerak ekonomi mikro. Jika gaji dibayarkan, perputaran uang di pasar-pasar tradisional akan meningkat melalui pembelian kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan telur, yang pada akhirnya membantu para pedagang kecil di Bumi Sepakat Segenep.
Masyarakat Aceh Tenggara kini menunggu langkah nyata dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk menyelesaikan krisis kesejahteraan yang melanda 11 etnis di kabupaten yang dikenal sebagai miniatur Indonesia ini.
Penulis Ramadan
Social Header