Krisis BBM Aceh Tenggara: Empat Jam Mengantre, Rakyat Menjerit, Aktivis Desak Pengawasan Ketat Kuta-cane.Informasi.Publik.id.co Selama beberapa hari terakhir, masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara benar-benar merasakan betapa sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM). Situasi ini mengingatkan pada masa-masa sulit di masa lalu. Meski laporan resmi menyebutkan bahwa stok BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih tersedia, kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. Keluhan terus datang dari warga yang harus mengantre panjang di empat SPBU utama di Kutacane: Lawe Khihing, Kampung Melayu, Kuning, dan Lawe Desky. Ini bukan sekadar antre, tetapi sebuah pengorbanan waktu dan tenaga yang sangat melelahkan. Saya bertemu dengan Ahmad alias Mimi Petir Selian (43), warga Kecamatan Lawe Bulan, yang membagikan kisah pahitnya. Ia harus menunggu hingga empat jam hanya untuk mendapatkan Pertalite—dan itu pun belum tentu kebagian jika datang sedikit terlambat. Ia juga berharap agar BBM yang dibeli menggunakan surat rekomendasi “kemanusiaan” dari berbagai OPD atau instansi benar-benar diawasi ketat penggunaannya. Ia menyoroti potensi pemborosan dan penyelewengan di lapangan. “Harus jelas. Berapa alat berat yang bekerja, berapa kendaraan roda empat dan roda dua, di mana saja lokasi mereka, dan pelat-pelat nomor kendaraan yang mengatasnamakan kemanusiaan harus dicatat,” tegas Mimi. “Saya antre Pertalite, nunggu, Pak. Empat jam.” ujarnya pada Selasa (9/12). Tidak hanya Mimi, banyak warga berharap krisis seperti ini tidak terus berulang. Waktu produktif masyarakat terbuang sia-sia, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup di jalanan seperti pengemudi becak mesin, pedagang air bersih, pedagang halong-halong, hingga sopir angkutan umum. Situasi ini semakin berat karena Aceh Tenggara baru saja dilanda banjir bandang dan longsor yang memengaruhi belasan kecamatan dan ratusan desa Tokoh Peduli Generasi Merah Putih 11 Etis Bela Negara Aceh Tenggara juga menyampaikan harapan besar agar seluruh stakeholder memastikan kuota BBM di SPBU, Pertashop, dan Pertamini benar-benar diawasi. Berapa kuota masuk dan berapa yang keluar harus transparan, akuntabel, dan tidak boleh ada celah kebocoran. Ia menambahkan bahwa dulu ratusan pengecer BBM di kampung-kampung bisa membeli tanpa batas, namun tetap tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga seperti saat ini. Inilah jeritan hati masyarakat Aceh Tenggara. Kelangkaan BBM berdampak langsung pada kenaikan ongkos transportasi dan mengancam pendapatan harian masyarakat kecil. Kami mendesak pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat untuk segera mengambil tindakan nyata. Tim Satker Satgassus yang membidangi pengawasan BBM juga diminta turun langsung mengawasi kemungkinan adanya kebocoran kuota di tengah kondisi Aceh Tenggara yang sedang dilanda musibah. Masyarakat membutuhkan solusi cepat dan konkret agar roda kehidupan kembali berjalan normal. Penulis: Ramadan

Kuta-cane.Informasi.Publik.co.id.          Selama beberapa hari terakhir, masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara benar-benar merasakan betapa sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM). Situasi ini mengingatkan pada masa-masa sulit di masa lalu.

Meski laporan resmi menyebutkan bahwa stok BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih tersedia, kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. Keluhan terus datang dari warga yang harus mengantre panjang di empat SPBU utama di Kutacane: Lawe Khihing, Kampung Melayu, Kuning, dan Lawe Desky.

Ini bukan sekadar antre, tetapi sebuah pengorbanan waktu dan tenaga yang sangat melelahkan.

Saya bertemu dengan Ahmad alias Mimi Petir Selian (43), warga Kecamatan Lawe Bulan, yang membagikan kisah pahitnya. Ia harus menunggu hingga empat jam hanya untuk mendapatkan Pertalite—dan itu pun belum tentu kebagian jika datang sedikit terlambat.

Ia juga berharap agar BBM yang dibeli menggunakan surat rekomendasi “kemanusiaan” dari berbagai OPD atau instansi benar-benar diawasi ketat penggunaannya. Ia menyoroti potensi pemborosan dan penyelewengan di lapangan.

“Harus jelas. Berapa alat berat yang bekerja, berapa kendaraan roda empat dan roda dua, di mana saja lokasi mereka, dan pelat-pelat nomor kendaraan yang mengatasnamakan kemanusiaan harus dicatat,” tegas Mimi.

“Saya antre Pertalite, nunggu, Pak. Empat jam.” ujarnya pada Selasa (9/12).

Tidak hanya Mimi, banyak warga berharap krisis seperti ini tidak terus berulang. Waktu produktif masyarakat terbuang sia-sia, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup di jalanan seperti pengemudi becak mesin, pedagang air bersih, pedagang halong-halong, hingga sopir angkutan umum.

Situasi ini semakin berat karena Aceh Tenggara baru saja dilanda banjir bandang dan longsor yang memengaruhi belasan kecamatan dan ratusan desa

Tokoh Peduli Generasi Merah Putih 11 Etis Bela Negara Aceh Tenggara juga menyampaikan harapan besar agar seluruh stakeholder memastikan kuota BBM di SPBU, Pertashop, dan Pertamini benar-benar diawasi. Berapa kuota masuk dan berapa yang keluar harus transparan, akuntabel, dan tidak boleh ada celah kebocoran.

Ia menambahkan bahwa dulu ratusan pengecer BBM di kampung-kampung bisa membeli tanpa batas, namun tetap tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga seperti saat ini.

Inilah jeritan hati masyarakat Aceh Tenggara. Kelangkaan BBM berdampak langsung pada kenaikan ongkos transportasi dan mengancam pendapatan harian masyarakat kecil. Kami mendesak pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat untuk segera mengambil tindakan nyata.

Tim Satker Satgassus yang membidangi pengawasan BBM juga diminta turun langsung mengawasi kemungkinan adanya kebocoran kuota di tengah kondisi Aceh Tenggara yang sedang dilanda musibah.

Masyarakat membutuhkan solusi cepat dan konkret agar roda kehidupan kembali berjalan normal.

Penulis: Ramadan