KUTA-CANE.INFORMASI.PUBLIK.ID.CO Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara meminta agar Inspektorat Kabupaten bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat segera turun ke Dinas Pertanian daerah tersebut.
Permintaan ini disampaikan untuk mengaudit dugaan kegiatan dan penyaluran bantuan tahun anggaran 2024 yang dianggap tidak tepat sasaran dan tidak transparan.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan, BPK Pusat diminta untuk bersungguh-sungguh dalam mengaudit kegiatan tahun 2024 agar masyarakat dapat memahami wujud keadilan yang nyata.
"Masyarakat sulit memahami transparansi bantuan yang seharusnya mereka terima di Bumi Sepakat Segenep ini," ujarnya kepada media pada tanggal 28 September 2025.
Kepada Media Informasi Publik, warga tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian, meskipun ia merasa layak dibantu. "Berarti Dinas Pertanian tidak pernah melakukan verifikasi atau survei langsung ke lapangan," tegasnya.
Di sisi lain, terdapat isu bahwa pihak Dinas Pertanian memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan pengecekan ke lapangan.
Upaya konfirmasi oleh media ini kepada pihak Dinas Pertanian sulit dilakukan. Sejak tanggal 28 September 2024 hingga saat ini, 28 Oktober 2025, Kepala Dinas atau perwakilan tidak berhasil ditemui, bahkan tidak merespons panggilan telepon. Kondisi ini menyebabkan pemberitaan menjadi tidak berimbang.
Penulis: Ramadan
Social Header