Kutacane – informasipublik.co.id. Rancangan Qanun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna masa sidang pertama yang digelar di gedung DPRK, Jumat (26/9/2025).
Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhry, dalam nota jawaban menegaskan bahwa perubahan APBK 2025 tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.
Ia juga mengapresiasi masukan fraksi-fraksi dewan yang dinilai berkontribusi memperkuat substansi anggaran daerah.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan. Karena itu, kritik dan saran dari fraksi menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan APBK. Semangat kebersamaan ini mencerminkan komitmen kita bersama dalam menyusun anggaran yang tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Fakhry.
Bupati menjelaskan, dalam rencana perubahan APBK 2025, pemerintah daerah harus mengelola anggaran secara defisit. Langkah ini tidak dapat dihindari karena adanya sejumlah program prioritas yang mendesak untuk ditampung tahun ini. Namun, ia menekankan bahwa defisit harus dikelola dengan hati-hati melalui efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan.
Sejumlah isu utama yang menjadi perhatian fraksi DPRK meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi dana bagi hasil sawit, pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, penguatan layanan kesehatan serta pendidikan, hingga perhatian khusus terhadap wilayah perbatasan Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo. Dewan juga menekankan perlunya pengawasan ketat agar setiap program berjalan tepat sasaran.
Setelah mendengarkan jawaban Bupati, seluruh fraksi, yakni PAN, Hanura, Golkar, dan Selayakh, sepakat menerima usulan pemerintah daerah. Dengan persetujuan ini, rencana perubahan APBK 2025 resmi ditetapkan menjadi qanun daerah.
Rapat paripurna turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat pemerintah kabupaten, serta seluruh anggota DPRK Aceh Tenggara.
Penulis: Ramadan
Social Header