Kuta-cane.InformasiPublik.co.id. Bupati Aceh Tenggara, HM Salim Fakhry, menghadiri Seminar Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama mitra kerja Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara di Oproom Sekretariat Daerah, Senin (22/9/2025).
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya memperkuat peran lembaga pengawas pemilu menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2026.
“Penguatan kelembagaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga integritas pemilu. Selain itu, hal ini memperkokoh posisi Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang independen dan profesional,” ujar Fakhry.
Bupati juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dinilainya membawa makna penting bagi pemilu lokal. Putusan tersebut membuka ruang kontestasi gagasan yang lebih luas serta mendorong terwujudnya demokrasi yang sehat.
Ia memastikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mendukung Panwaslih, mulai dari validasi data pemilih, distribusi logistik, keamanan TPS, hingga pengawasan arus informasi di media sosial.
“Pemerintah daerah akan mendukung program pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mendorong peran aktif warga dalam pengawasan pemilu,” tambahnya.
Seminar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Dian Permata, MPA, yang memaparkan evaluasi pengawasan pemilu dan implementasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024, serta Fahrul Rizhal Yusuf, SHI, MH, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Provinsi Aceh. Ketua DPRK Aceh Tenggara juga turut menyampaikan pandangan terkait putusan tersebut.
Sementara itu, Ketua Panwaslih Provinsi Aceh, Agus Syahputra, menegaskan bahwa kegiatan ini digelar serentak di 23 kabupaten/kota se-Aceh guna memperkuat kelembagaan pengawas pemilu demi terwujudnya demokrasi yang lebih baik.
Pada akhir acara, turut dilakukan penyerahan plakat dan buku “Catatan Demokrasi Negeri Sepakat Segenep dalam Pengawasan Pemilu 2024” kepada Pemerintah Daerah dan para narasumber.
Acara ini juga dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala OPD.
Penulis: Ramadan
Social Header