Kutacane - informasipublik.co.id Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2025 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tenggara pada Kamis (7/8/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menumbuhkan budaya inovatif dalam kebijakan lingkungan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Keuangan Aceh Tenggara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perpustakaan, para camat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekretaris Daerah Yusrizal, yang mewakili Bupati Aceh Tenggara, dalam sambutannya menyatakan bahwa inovasi daerah merupakan elemen penting dalam reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Beliau juga menyampaikan bahwa berdasarkan data terakhir, partisipasi perangkat daerah dalam melaporkan inovasi masih tergolong rendah.
“Inovasi tidak hanya berfokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga tentang bagaimana kita menanggapi kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, dan efisien.
Oleh karena itu, saya mendorong seluruh OPD untuk segera menginventarisasi dan melaporkan inovasi yang telah maupun sedang berjalan,” ujarnya.
Narasumber kegiatan, Nanda Yuniza, Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Aceh, menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk mendorong inovasi dalam berbagai bentuk.
Menurutnya, pendekatan inovatif tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi; bisa juga berupa perubahan pola kerja, tata kelola, atau penyederhanaan proses layanan publik.
“Sering kali, inovasi yang paling berdampak justru berasal dari hal-hal yang sederhana. Yang terpenting adalah adanya unsur kebaruan, manfaat langsung bagi masyarakat, dan potensi untuk direplikasi,” jelas Nanda.
Ia juga menegaskan bahwa Bappeda Aceh siap memfasilitasi koordinasi dan pelatihan lanjutan untuk memperkuat ekosistem inovasi di Kabupaten/Kota, termasuk pendampingan dalam penyusunan dokumen inovasi sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Bappeda Aceh Tenggara, Sahroel Desky, juga menegaskan komitmen untuk mendorong ekosistem inovasi yang inklusif di berbagai sektor.
Ia menyatakan bahwa Bappeda akan memperkuat kolaborasi lintas OPD serta mewujudkan kerja sama yang lebih luas untuk mendukung implementasi dan pelaporan inovasi daerah.
“Ke depan, kita akan membangun kerja sama dengan seluruh sektor agar inovasi tidak hanya berhenti di ide, tetapi dapat dikembangkan dan dilaporkan dengan baik,” tandas Sahroel.
Beliau juga menyampaikan penghargaan kepada Bappeda Aceh yang telah menghadirkan narasumber dalam kegiatan ini dan memberikan bimbingan teknis kepada para peserta. “Kami berterima kasih kepada Bappeda Aceh yang telah mendukung kegiatan ini. Dengan kehadiran narasumber yang kompeten, kita jadi lebih memahami bagaimana inovasi seharusnya dibangun dan dilaporkan,” tambahnya.
Sahroel menambahkan, meskipun inovasi di Aceh Tenggara sudah cukup banyak dan beragam, tantangan terbesar adalah kurangnya dokumentasi dan pelaporan ke Sistem Inovasi Daerah (IID). “Padahal banyak inovasi yang sudah kita lakukan, tetapi belum semuanya dilaporkan ke IID.
Ini tentu memengaruhi penilaian pusat terhadap kinerja daerah,” ungkapnya.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari persiapan daerah dalam menghadapi penilaian IID oleh Kemendagri Republik Indonesia.
Pemeringkatan ini digunakan sebagai salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah secara nasional.
Tahun lalu, Aceh Tenggara belum masuk dalam kategori "inovatif" berdasarkan IID, sehingga pada tahun ini pemerintah daerah menargetkan peningkatan capaian dengan memperbanyak jumlah inovasi yang dilaporkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap budaya inovasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga tumbuh menjadi bagian dari nilai kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di semua jenjang. Selain untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, inovasi daerah juga dianggap sebagai sarana untuk mendorong efisiensi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Penulis: Ramadan
Social Header