Kuansing, informasipublik.co.id. 5 Februari 2025 – Akbarudin Aziz, mahasiswa Universitas Islam Kuantan Singingi, mengkritik keras tindakan Ketua DPRD Kuantan Singingi, Juprizal, yang dinilai sengaja membatalkan agenda rapat Badan Musyawarah (Banmus) dengan alasan yang tidak jelas. Tindakan tersebut, menurut Akbarudin, tidak hanya mencoreng citra lembaga DPRD, tetapi juga menghambat proses demokrasi serta pelayanan publik yang seharusnya berjalan dengan baik.
“Sebagai perwakilan rakyat, DPRD harus transparan dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Pembatalan rapat Banmus tanpa alasan yang jelas menunjukkan ketidakprofesionalan dalam menjalankan amanah tersebut,” ungkap Akbarudin Aziz. Ia juga menambahkan bahwa tindakan tersebut merugikan masyarakat yang sudah berharap agar agenda-agenda penting yang dibahas dalam rapat tersebut dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Akbarudin mengungkapkan bahwa sebagai mahasiswa yang turut mengikuti perkembangan politik di Kabupaten Kuantan Singingi, dirinya sangat menyesalkan tindakan yang tidak menunjukkan rasa tanggung jawab kepada publik. Ia menilai, dengan alasan yang kabur dan tanpa pemberitahuan yang jelas, Ketua DPRD telah gagal menjalankan fungsi lembaganya dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, Akbarudin juga meminta agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuantan Singingi segera melakukan evaluasi dan penindakan terhadap Ketua DPRD tersebut. “Badan Kehormatan DPRD seharusnya bertindak tegas dalam masalah ini. Jika dibiarkan, ini bisa menciptakan preseden buruk bagi lembaga DPRD di masa yang akan datang,” tegas Akbarudin.
Tindakan Ketua DPRD yang membatalkan rapat Banmus tanpa alasan yang jelas, kata Akbarudin, merupakan bagian dari masalah besar yang harus segera diselesaikan agar lembaga legislatif dapat berfungsi secara optimal dalam melayani kepentingan masyarakat.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Juprizal terkait pembatalan tersebut. Namun, masyarakat Kuantan Singingi berharap agar situasi ini segera menemukan titik terang demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan profesional (red)
Social Header