Kuta-cane. informasipublik.co.id Penanganan pascabencana banjir bandang di Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara, menuai kritik pedas.
Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT) Banda Aceh secara terbuka menuding kinerja Kalaksa BPBD, Kepala Dinas Sosial, hingga Camat setempat tidak serius dan terkesan hanya mengejar formalitas dokumentasi.
Kritik keras ini disampaikan setelah pengurus IPMAT Banda Aceh terjun langsung ke lokasi bencana untuk melakukan verifikasi lapangan.
Hasilnya mengejutkan: fakta di lapangan berbanding terbalik dengan klaim keberhasilan yang selama ini ditampilkan pemerintah di media sosial.
Bongkar Kejanggalan di Lapangan
Sabarudin, perwakilan mahasiswa IPMAT Banda Aceh, mengungkapkan adanya kesenjangan informasi (gap) yang lebar antara laporan resmi pemerintah dengan penderitaan nyata warga.
“Kami sudah turun langsung. Banyak kejanggalan yang kami temukan. Apa yang dipamerkan di media sosial dan dokumentasi resmi pemerintah sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan pahit yang dihadapi warga saat ini,” tegas Sabarudin, Selasa (24/12/2025).
Ia menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Tenggara telah gagal dalam mengontrol kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan wawancara dengan warga di beberapa desa di Kecamatan Ketambe, bantuan yang dijanjikan nyatanya belum menyentuh kebutuhan mendasar mereka secara maksimal.
Warga Dibiarkan Terkubur Material, Logistik Dinilai Lamban
Meski akses jalan dan listrik telah pulih, IPMAT menyoroti nasib rumah warga yang masih tertimbun material pasir, kerikil, hingga kayu gelondongan sisa banjir bandang tiga pekan silam.
“Warga mengeluh minimnya kehadiran stakeholder untuk membantu pembersihan rumah. Tenda pengungsian, dapur umum, hingga distribusi logistik kami nilai sangat jauh dari kata maksimal,” lanjut Sabarudin.
Tak hanya soal infrastruktur, IPMAT juga memperingatkan ancaman kesehatan serius. Debu sisa material banjir yang kini mulai mengering mulai menghantui pernapasan warga, terutama anak-anak, namun penanganan medis dan sanitasi dianggap masih sangat minim.
Desakan Evaluasi Total
Menutup pernyataannya, IPMAT Banda Aceh mendesak Pj Bupati Aceh Tenggara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kalaksa BPBD, Kadis Sosial, dan Camat Ketambe. Mereka menegaskan tidak boleh ada satu pun kepala keluarga (KK) yang terabaikan dalam tragedi ini.
“Kami menuntut kepedulian nyata, bukan sekadar foto untuk laporan. Pemerintah harus hadir di tengah keringat dan air mata korban, bukan hanya di balik meja,” pungkasnya.
Penulis: Red



Social Header